SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Madura, Jawa Timur, memperkuat komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses penyaluran bantuan berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
Pada tahun depan, Kabupaten Sumenep kembali menerima jatah sebanyak 500 unit rumah swadaya dari pemerintah pusat.
Program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkimhub Sumenep, Achmad Dzulkarnain mengatakan, pihaknya tidak akan hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga terlibat aktif mengawasi setiap tahapan program, mulai dari proses verifikasi calon penerima hingga pelaksanaan pembangunan rumah.
“Disperkimhub tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga memastikan program benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Menurut Dzulkarnain, pola pengawasan BSPS yang diterapkan pada 2026 memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan jalannya program.
Keterlibatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan sekaligus menekan potensi penyimpangan di lapangan.
Untuk memperkuat pengawasan, Disperkimhub bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep akan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan rutin terhadap seluruh penerima manfaat BSPS.
“Kami ingin memastikan pembangunan rumah penerima BSPS berjalan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dzulkarnain.
Selain membentuk tim pengawas, pemerintah daerah juga telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp250 juta.
Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta pendampingan teknis selama pelaksanaan program berlangsung sehingga target peningkatan kualitas hunian masyarakat dapat tercapai secara optimal.***
