SUMENEP, sebuah kabupaten di ujung timur Madura, tengah menghadapi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Sehingga kolaborasi pers membuat daerah ini semakin tajir pasca bupati dinobatkan sebagai bapak yang menghargai kebebasan pers.
Namun, di balik hiruk-pikuk pembangunan tersebut, ada sebuah ironi yang mencuat: hampir ratusan media di Sumenep seakan kehilangan moralitas dan daya kritis.
Sebab karya jurnalistik yang dihasilkan tak lebih dari sekadar upaya mencari muka, membungkam suara yang seharusnya lantang menyuarakan kepentingan masyarakat.
Mengapa hal ini terjadi? Beberapa pihak beralasan bahwa jurnalis dan media sudah terikat dan disumpal dalam kerja sama dengan pemerintah. Sehingga pemerintah merasa menjadi dewa. Program APBD terus digenjot. Padahal di balik meja kerjanya, banyak fakta yang bisa menyeretnya ke meja hijau.
Alasan ini kerap dijadikan dalih untuk menjustifikasi ketidakhadiran sikap kritis dalam pemberitaan. Namun, yang tak boleh dilupakan, esensi utama dari jurnalisme adalah independensi, bukan sekadar menjadi corong pemerintah.
