SAMPANG, MaduraPost — Konflik antara nelayan utara Madura dan perusahaan migas Petronas Carigali Indonesia kian memanas. Setelah lebih dari sebulan kerusakan rumpon—rumah ikan yang menjadi tumpuan ekonomi nelayan—tak kunjung diganti, perusahaan migas asal Malaysia itu justru mengarahkan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.
Hal itu terungkap dari pernyataan Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia, Erik Yoga, yang dikirim melalui pesan WhatsApp kepada wartawan media ini, Senin, 28 Juli 2025. Erik menyebut pihaknya hanya menjalankan arahan dari Bupati Sampang, Slamet Junaidi.
“Arahan dari Pak Bupati agar panjenengan merapat ke Pemkab, kalau ada keluhan atau permintaan klarifikasi,” tulis Erik dalam pesan singkat itu.
“Saya diminta beliau agar semua pihak yang terkait keluhan-keluhan rumpon ini diarahkan ke Pemkab.”
Pernyataan itu sontak memicu gelombang kritik. Sejumlah aktivis dan kelompok nelayan menilai Petronas telah melempar tanggung jawab dan bersembunyi di balik kekuasaan lokal.
“Kenapa malah dilempar ke Bupati? Seharusnya Petronas, PT Elnusa, dan SKK Migas yang bertanggung jawab langsung. Bukan malah berlindung di bawah pemerintah daerah,” ujar Hanafi, aktivis dari Ormas Pro Jokowi Kabupaten Sampang.
Hanafi curiga ada upaya sistematis untuk mengalihkan sorotan dari kewajiban perusahaan ke arah jalur birokrasi. “Memangnya Bupati ini siapa? Kok bisa sampai jadi juru bicara perusahaan asing? Ini ironis.”
Kecurigaan serupa datang dari Imron, aktivis pembela nelayan asal Sokobanah. Ia menyebut tindakan Petronas dan SKK Migas telah mencederai komitmen yang sebelumnya dibangun dalam pertemuan resmi bersama perwakilan nelayan.
“Dalam notulen pertemuan di Bebek Sinjay beberapa waktu lalu, mereka sepakat untuk menggelar audiensi terbuka soal transparansi pembayaran ganti rugi rumpon yang disalurkan melalui PT Elnusa. Tapi sekarang justru menghindar dan lempar ke Bupati. Jangan-jangan dananya sudah dialihkan,” kata Imron.
