Beberapa desa mengaku sudah mentransfer dana meski belum mendapat pelatihan teknis maupun sistem yang berjalan.
“Kami belum tahu cara mengoperasikan aplikasinya. Belum pernah ada pelatihan,” kata seorang operator desa.
Aplikasi smart village sendiri disebut-sebut memuat data kependudukan, perangkat desa, aset, hingga layanan publik berbasis daring. Tapi tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM, sistem semacam ini berisiko hanya menjadi “proyek vitrin”—bagus di atas kertas, tapi kosong dalam pelaksanaan.
“Data desa kami masih banyak yang manual. Kalau dipaksakan digital, ya percuma. Tidak dipakai juga akhirnya,” ujar kepala urusan keuangan di salah satu desa pesisir.
Smart Village: Cerdas untuk Siapa?
Proyek smart village di Sampang mulai kehilangan legitimasi publiknya. Ketika transparansi dikesampingkan, partisipasi desa dipaksa, dan vendor ditentukan dari atas, maka program yang semestinya menjadi solusi justru menjelma menjadi masalah baru.
Yang tersisa adalah pertanyaan: smart village ini benar-benar untuk memberdayakan desa—atau sekadar proyek cerdas yang hanya menguntungkan segelintir pihak?
