“Di kota, jalan halus, rapi, lampu jalan terang. Di sini? Lihat sendiri,” sindir Rois, seorang tokoh pemuda desa. Baginya, kerusakan jalan adalah simbol ketimpangan pembangunan. Pemerintah dinilai terlalu fokus membangun pusat kota, sementara wilayah pedesaan seolah tak dianggap penting.
Rois menambahkan, pemuda desa kerap mengadakan aksi bersih jalan dan gotong royong menutup lubang dengan batu atau pasir seadanya. Tapi, upaya swadaya ini jelas tak cukup mengatasi masalah besar seperti ini.
“Kami hanya minta keadilan. Masa harus tunggu korban jatuh atau kendaraan masuk lubang baru diperbaiki?” tegasnya.
Ekonomi Melambat, Harapan Merintih
Dampak kerusakan jalan tak berhenti pada ketidaknyamanan pengguna. Ia juga menyeret dampak ekonomi. Petani kesulitan membawa hasil panennya ke pasar. Ongkos angkut membengkak karena truk tak bisa melewati jalur ini dengan kecepatan normal. Pelajar sering terlambat ke sekolah, dan ambulans pun kesulitan melintas saat ada warga yang butuh pertolongan medis.
“Kadang pembeli dari kota batal datang karena aksesnya buruk. Kami rugi. Ini bukan cuma soal lubang, tapi soal hak hidup layak,” kata Sahir, petani kacang tanah yang lahannya berada di sekitar Karangpenang.
Tuntutan Warga: Jangan Tambal Sulam, Bangun yang Menyeluruh
Kekecewaan warga kini bermuara pada satu tuntutan: pemerintah harus hadir, bukan sekadar lewat janji. Mereka mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang segera turun tangan. Bukan sekadar tambal sulam, tapi perbaikan menyeluruh, lengkap dengan pembangunan drainase yang memadai.
“Kalau cuma ditambal terus, musim hujan nanti pasti rusak lagi. Harus dibangun dari dasar, dengan saluran air dan aspal yang tahan lama,” ujar Sita Halimah lagi.
