"Saya tegaskan bukan humas yang tidak terlalu tahu teknis. Kami juga akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan," kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dia menuturkan, dalam pertemuan hari ini lebih mengarah ke validitas data yang disampaikan nelayan. Misalnya, jumlah kerusakan rumpon, kegiatan industri yang dinilai berdampak, dan ganti rugi yang semestinya menjadi hak warga.
Baca Juga:UT Surabaya Resmikan Desa Binaan di Juruan Daya, Dorong Pengembangan Wisata Lokal Pantai Galung
"Seputar itu yang kami bahas nanti. Kalau sekarang kami tidak bisa mengambil keputusan dan harus kita klarifikasi bersama," ujarnya.
Dalam pertemuan nanti, lanjutnya, akan mempertanyakaan mengapa masalah rumpon itu berlarut. Padahal, persoalan tersebut berjalan 6 tahun lalu.
