“Ketika kepala daerah dipilih oleh segelintir elite, rakyat berisiko kehilangan peran sebagai subjek politik dan hanya menjadi objek pembangunan,” ungkapnya.
Selain menyatakan penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung, massa aksi juga menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sumenep.
Pertama, menolak secara tegas seluruh gagasan yang mengarah pada penerapan Pilkada tidak langsung.
Kedua, meminta Sumenep" class="inline-tag-link">DPRD Sumenep menyampaikan sikap resmi yang mendukung pelaksanaan Pilkada langsung.
