Poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat dan prosedur ketat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tatakrama dan prosedur hukum yang harus diikuti meliputi:

Baca Juga:Polisi Periksa Wartawan Perihal Kasus Dugaan TPPU DBHCHT di Diskominfo Sampang

Izin Pengadilan: 

Suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Baca Juga:Jelang Pelantikan Kades Terpilih Kabupaten Sampang, Petugas Geledah Barang Bawaan Tamu Undangan