Poligami diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat dan prosedur ketat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Tatakrama dan prosedur hukum yang harus diikuti meliputi:
Baca Juga:Rumah 'Genteng Biru' Saronggi jadi sarang prostitusi? Lima orang diduga PSK ditangkap polisi
Izin Pengadilan:
Suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
