“Pendamping atau Korkap PKH berikut kepala desanya akan kami panggil semua. Perkembangannya nanti kami informasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial P3A Sumenep dan Kepala Desa Galis masih memilih bungkam terkait polemik tersebut.
Kepala Dinsos P3A, Mustangin, belum memberikan penjelasan meski rekaman yang beredar memicu dugaan adanya permintaan agar penerima bantuan menarik dana melalui agen tertentu dengan ancaman pencoretan dari daftar.
Kepala Desa Galis, Akhmad Syafri Wiarda, juga tak merespons berbagai upaya konfirmasi. Diamnya dua pihak ini membuat DPRD menjadi satu-satunya lembaga yang menyatakan kesiapannya menindaklanjuti keresahan warga.
