Belanja-belanja yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik harus tetap jadi prioritas, meskipun ada rasionalisasi.
Di sisi lain, Fakta Foundation mengapresiasi upaya DPRD Sumenep yang mendesak percepatan pembahasan APBD Perubahan 2025.
Namun, mereka berharap pembahasan tersebut tidak hanya berlangsung cepat, melainkan juga transparan dan partisipatif.
"Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif, adil, dan menyentuh kebutuhan warga. Jangan sampai efisiensi hanya jadi jargon, tapi substansinya mengorbankan rakyat," ucap Noris.
Fakta Foundation berharap pemerintah daerah dapat menjadikan situasi fiskal saat ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk membangun pondasi ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa mendatang.***
