"Dalam konteks ini modelnya masuk pada kategori topengan sama tempilan," kata Zamrud.

Topengan, yaitu pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain, dan seluruh uangnya dikuasai oleh orang lain yang bukan debitur.

Baca Juga:Tokoh Masyarakat Desa Bire Tengah : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah

Tempilan, yaitu pengajuan kredit yang uangnya digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian lagi digunakan oleh orang lain.

"Metode ini sudah umum terjadi di perbankan. Jelas, BNI+46+Sumenep" class="inline-tag-link">KCP BNI 46 Sumenep sudah mengabaikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP anti Fraud," kata Zamrud menegaskan.

Baca Juga:Disdukcapil Pamekasan Fasilitasi WNA Miliki KTP: Karena Punya KITAP

Secara hukum, Zamrud mengungkapkan, ancaman pidana dalam kasus ini dapat terjerat undang-undang korupsi dan TPPU.