Menurutnya, jika kemudian ditemukan kejanggalan atau pelanggaran, maka Sumenep" class="inline-tag-link">Bawaslu Sumenep akan merekomendasikan kepada KPU nama-nama yang masuk dalam parpol tersebut supaya diganti atau di PAW.
"Kami instruksikan itu untuk di cek satu persatu, nama-nama yang lulus PPS. Karena kepengurusan parpol itu bisa dicek melalui NIK di SIPOL itu. Biasanya kan itu jadi syarat utama di seleksi PPS, kalau itu dilanggar maka itu disebut pelanggaran," tegas Rusydi.
"Namun sampai saat ini kami belum menemukan itu. Akan tetapi informasi yang muncul ke publik itu menjadi salah satu perhatian kami untuk melakukan pengawasan ke depan," tambahnya.
Sekretaris Sumenep" class="inline-tag-link">PKB Sumenep, Moh. Syaiful A'la, masih bungkam soal insiden pengurus partainya lolos dan hampir dilantik jadi PPS. Saat dikonfirmasi media yang bersangkutan belum merespons.
Respons keras soal sengkarut rekrutmen penerimaan anggota PPK dan PPS juga datang dari aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim).
