SUMENEP, Madurapost.id - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Logis Independent Sumenep (LIDS) hendak lakukan audiensi persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bluto, ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur namun tidak ditemui Kepala Dinsos setempat.
"Sebenarnya kami ingin menyampaikan keluhan masyarakat bahwa dalam penyaluran BPNT ada intervensi dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) untuk mengambil dan mengarahkan pengambilan beras ke suplier tertentu dan merk beras tertentu," ujar Asmui, Koordinator LIDS pada media, Senin (28/9).
Berdasarkan hasil investigasinya, intervensi yang dimaksud yakni KPM ditekan untuk mengambil pada e-Warung yang ditentukan. Menurutnya, apabila KPM tidak menghiraukan hal tersebut maka KPM terancam di blacklist.
"Bahkan ada beberapa oknum Kepala desa di Kecamatan Bluto yang mengancam agar membeli di agen warung masing-masing. Kalau tidak mengambil di agennya sendiri maka akan diancam di coret dari KPM. Padahal KPM itu berhak membeli ke agen manapun," terangnya.
Di Kecamatan Bluto, kata Asmui, diduga penyaluran BPNT pada bulan September 2020, Desa Bluto melakukan penggesekan sendiri yang ditempatkan di balai desa. Meskipun sudah ada e-Warung yang ditunjuk sebelumnya.
