SUMENEP, Madurapost.id - Komunitas Anti Korupsi (Kompak) tuding proses pencoklitan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur amburadul.
Pasalnya, ada beberapa Kecamatan di Sumenep yang sangkakan Kompak saat gelar aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep tidak mendata daftar pemilih secara benar.
"Proses pencoklitan PPDP itu kami menduga hanya sebagian yang turun kebawah, kebanyakan kerja diatas meja. Setelah kami kroscek ke bawah dibeberapa Kecamatan, ada yang tidak dicoklit, ada yang hanya ditempel stiker tanpa tulisan," ungkap koordinator lapangan (Korlap) aksi, Imam Hanafi pada awak media, Senin (21/9).
Selain itu, para pendemo menyebut ada sekitar 7 Kecamatan di Sumenep yang tidak ditandangani oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat rapat pleno daftar pemilih sementara (DPS).
"Sayangnya ketika tidak ada tandatangan dibawah, kenapa KPU masih melakukan pleno DPS. Mengacu kepada per-undang-undangan yang ada, di stiker tersebut harus ada nama pemilih. Sebagian Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Rubaru," terangnya.
