"Kapal tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap termasuk ijin trayek," jelasnya.
Lagi-lagi pihaknya menuding, adanya BUMDes Tanjung hanya sebagai alat penguasa untuk menghamburkan uang negara. Sebab, dengan bukti yang ada, para pengurus BUMDes sudah tidak aktif.
"Pengurus BUMDes-nya saja tidak ada. Jika BUMDes tidak aktif, kenapa dibangun Kantor BUMDes ? Apa maksud Pemeritah Desa (Pemdes) membangun BUMDes, jika pengurusnya tidak aktif," tudingnya.
Kuat dugaan, kata dia, para pengurus BUMDes malah memperkaya diri dengan DD yang terus turun setiap tahunnya.
