Menurutnya, ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, menyampaikan kepada publik, meskipun sebagai salah satu tim penanganan covid-19 belum pernah diajak bicara oleh tim yang lain untuk membicarakan penanganan dan sasaran peruntukan anggaran.
"Bahkan katanya sering menerima keluhan dari petugas yang melaksanakan tugas dibeberapa pos karena fasilitas minim, termasuk untuk makanan sebagai kebutuhannya," tambahnya.
Sehingga, dari hal tersebut bahwa anggaran 95 miliar ditambah dengan 5 miliar, membutuhkan pengawasan secara serius dan transparansi yang jelas oleh pemerintah daerah demi terciptanya kepercayaan publik secara umum. Sebab anggaran tersebut cukup besar dan menimbulkan banyak pertanyaan di ruang-ruang publik.
"Ambil alternatif kebijakan yang berpihak terhadap segenap kebutuhan masyarakat secara proporsional, serta evaluasi transformatif yang dapat melahirkan perbaikan-perbaikan berbagai sektor kehidupan secara komprehensif, sehingga ditengah wabah masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dirumah dengan tenang serta pencegahan dan penanganan virus secaramenyeluruh," pintanya.
Kemudian, dia meminta, pengawasan realisasi diperketat, serta memantau kondisi objektif kehidupan publik dan konsolidasi kepada seluruh elemen yang ada dimasyarakat.
