Hudan Nasihin menyampaikan, RUU Cipta Kerja Omnibus Law diindikasikan banyak menyengsarakan rakyat. Apalagi, anggota dewan terkesan sengaja melakukan pembahasan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kami meminta Omnibus Law dicabut pemerintah lebih fokus tanganni covid-19 lebih serius. 


Baca Juga:Pemdes Karang Anyar: Agus Subaidi, Harapan Baru Wakil Rakyat Sampang

"Omnibus Law RUU cipta lapangan kerja berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Sehingga apabila Omnibus Law disahkan, TKA semakin mudah bekerja di Indonesia dan tidak ada kewajiban berbahasa Indonesia"  Imbuhnya


Baca Juga:Komunitas JLB Minta Wakil Ketua DPRD Jatim Bantu Pengusaha Rokok Madura