SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2024.
Pengakuan atas tata kelola keuangan yang baik ini menandai kali kedelapan secara berturut-turut Pemkab Sumenep meraih opini WTP, sejak laporan audit keuangan tahun 2017 hingga 2023.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat pemerintah daerah serta dukungan dan pengawasan aktif dari masyarakat.
“Capaian WTP ini bukan semata hasil dari kinerja internal pemerintah, tapi juga karena adanya peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” ungkap Bupati usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/4).
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin kuat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi setiap tahunnya,” tuturnya.
Dengan diperolehnya penghargaan ini, Bupati juga menekankan bahwa semangat bekerja membangun daerah harus semakin tumbuh di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN.
“Prestasi ini bukan hanya sebagai simbol keberhasilan, tapi juga dorongan moral bagi ASN dan seluruh unsur pemerintahan untuk terus meningkatkan kepatuhan dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” imbuhnya.
Penyerahan opini WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Achmad Fauzi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola keuangan daerah.
“Kami akan terus memperkuat kepatuhan dan meningkatkan akuntabilitas demi suksesnya program-program pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan program daerah.
“Jika dalam audit terdapat temuan atau catatan dari BPK, itu harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan. Setiap rekomendasi harus menjadi komitmen bagi pimpinan OPD dan jajaran ASN untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan,” tutup Bupati.***
Penulis : Miftahol Hendra Efendi
Editor : Nurus Solehen
Sumber Berita : Redaksi MaduraPost
