Komisi IV DPRD Sumenep Minta Program Wajib Diniyah Dijalankan Maksimal

Avatar
WAWANCARA. Akis Jasuli, saat diwawancara MaduraPost beberapa waktu lalu. (M. Hendra. E)

SUMENEP, MaduraPost – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat memberikan perhatian khusus terhadap program wajib diniyah. Senin, 16 Mei 2022.

“Keberadaan program wajib diniyah ini sangat penting. Sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mendorong agar program ini bisa diterapkan di semua sekolah,” kata Akis Jasuli, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, pada sejumlah media, Senin (16/5).

BACA JUGA :  KPM STAI-MU Panyepen Pamekasan Posko V, Giat Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Diketahui, program pendidikan keagamaan tersebut belum bisa diterapkan di semua sekolah. Saat ini program wajib diniyah hanya didominasi oleh sekolah yang ada di wilayah daratan.

Meski berada pada sekolah negeri, pendidikan agama diharapkan bisa mengolah prilaku ala pesantren, sehingga bisa membentuk karakter yang agamis.

“Dengan pendidikan agama bisa mencetak dan menghasilkan generasi muda yang berakhlak Islami, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki sopan santun yang baik,” kata Akis menerangkan.

BACA JUGA :  Begini Pondok Pesantren Sumber Kebun Sampang Mencetak Santri Berprestasi

Program wajib diniyah ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.

Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mencatat, program wajib diniyah belum bisa diterapkan menyeluruh dan didominasi sekolah di daratan.

Sebab itu, pihaknya meminta eksekutif yang dalam hal ini Disdik lebih menyeriusi program wajib diniyah bisa diterapkan di semua sekolah.

BACA JUGA :  Kadisdik Pamekasan Tegaskan Belum Bisa melakukan pembelajaran Tatap Muka

“Jangan sampai ada ketimpangan antara daratan dan kepulauan, jadi harus benar-benar merata. Soal anggaran harusnya tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah mau duduk bersama terkait persoalan ini,” tegas Ketua Fraksi Nasdem, Hanura, Sejahtera (HNS) ini.