close menu

Masuk


Tutup x

Kenaikan Iuran BPJS Batal, Anggota DPRD Sumenep Respon Positif Keputusan MA

Penulis: | Editor:

SUMENEP, MaduraPost – Setelah diputuskan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) gagal naik oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa hari lalu, nampaknya respon positif lahir dari beberapa kalangan.

Salah satunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, anggota Komisi IV Moh. Sukri. Dia mengatakan, keputusan MA tersebut berdampak positif bagi masyarakat di Sumenep, khususnya mereka yang kurang mampu.

Apalagi, pihaknya selama ini memang sering kali mendapatkan keluhan atas kenaikan iuran jaminan kesehatan tersebut.

BACA JUGA :  PHE WMO Bantu Warga Bangkalan Hadapi Pandemi Covid-19

“Kami, khususnya saya pribadi sebagai wakil dari masyarakat, mengapresiasi dan berterima kasih pada MA itu. Saya memang seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat pasca adanya putusan kenaikan BPJS sejak Januari lalu,” kata wakil rakyat ini, Sabtu (14/3).

Akibat pembatalan kenaika BPJS itu, kata dia, beban masyarakat seakan terkurangi sebab tarifnya kembali seperti semula. Sementara alokasi dan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun ini sudah terlanjur disahkan, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku akan terus mengawal kemaslahatan rakyatnya agar bisa disenergikan ulang.

BACA JUGA :  Putra Mantan Kades Menang Mutlak Pada Kontestasi PAW Kades di Desa Pananggungan Guluk Guluk

“Prinsipnya kami menginginkan semua warga kurang mampu di Sumenep bisa tercover BPJS, tapi kita juga sadar dengan keuatan APBD Sumenep. Jadi nilai yang sudah dialokasin hendaknya bisa disenergikan ulang sesuai dengan tarif BPJS yang baru,” ucap dia.

Dia juga menginginkan alokasi dana jaminan kesehatan tersebut nantinnya tidak terserap. Apalagi warga miskin yang belum mendapatkan BPJS di Sumenep masih banyak.

BACA JUGA :  Tanpa APD, Wabup Sampang Geram Sikapi Pelayanan Buruk RSUD

“Harapan kita, nominal dana yang dialokasikan di APBD terserap maksimal. Dengan tarif yang baru itu tentunya ada penyesuaian, jadi kelebihannya hendaknya bisa dialokasikan kepada masyarakat lainnya yang masih belum tercover BPJS,” jelasnya.

Untuk diketahui, warga Sumenep yang tergolong kurang mampu masih diatas 230 ribu orang. Sementara yang sudah tercover jaminan kesehatan dari APBD Sumenep baru sekitar 130 ribuan orang. (mp/al/din)