SAMPANG, MaduraPost – Tiga kali mangkir dari panggilan Penyidikan kasus dugaan korupsi Pungli PTSL tahun 2017, Kejari Sampang enggan melakukan upaya jemput paksa kepada Pemerintah Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
Arif, Salah satu warga setempat dan sekaligus pegiat anti korupsi dari Desa Bira Barat mempertanyakan kredibilitas pihak kejaksaan Negeri Sampang.
“Setahu saya, Kepala Desa Bira Barat dengan Perangkatnya tidak pernah memenuhi panggilan penyidik kejaksaan, Mulai dari proses penyelidikan sampai ke Penyidikan, Tapi Penyidik Kejaksaan kok tidak mau menjemput Paksa Kepala Desa ketika mangkir dari Panggilan ketiga kemaren,”Kata Arif, Jumaat (20/03/2020)
Lebih lanjut Arif meminta kepada Kejari Sampang untuk tegas dalam melaksanakan supremasi hukum sesuai dengan aturan hukum dan KUHAP. Sehingga Tujuan Pemerintah Kabupaten Sampang menjadikan Sampang Hebat Bermartabat bisa tecapai.
“Dalam Pasal 112 Ayat (2) KUHAP, Sudah jelas, Tentang upaya jemput paksa dalam proses Penyidikan, Tapi kenapa Kejari Sampang malah tidak berdaya menghadapi Kades Bira Barat,”
Lanjut Arif.
“Kalau OTT aja Kejari Sampang Bisa, Kenapa menjemput paksa Kades Bira Barat tidak bisa,” Imbuhnya
Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang, Edi Sutomu menjelaskan bahwa upaya jemput paksa mungkin saja bisa dilakukan, tapi semuanya harus berdasarkan perintah pimpinan.
“Nanti kita akan kordinasikan dulu dengan pimpinan,” Kata Edi saat ditemui masyarakat Desa Bira Barat diruang kerjanya, Selasa (17/03/2020)
Sebagaimana diketahui Kepala Desa dan Perangkat Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang telah mangkir untuk yang ketiga kalinya dari Panggilan Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020. (mp/man/rus)
