PAMEKASAN, MaduraPost – Beberapa anggota Non Govermance Organazation (N.G.O) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Kamis (5/8/2021).
Kedatangannya itu bertujuan untuk melakukan audiensi dengan pihak DPRD perihal dana anggaran DBHCHT T.A 2021 sebesar Rp 64.5 miliar yang direncanakan pada program BLT buruh tani dan pabrik rokok.
Kemudian yang direncanakan pada pembangunan gedung kawasan gedung industri rokok (KIHT) dan pada kegiatan lainnya yang bersumber pada DBHCHT tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Presiden N.G.O Pamekasan melalui Wakilnya Abdus Marhaen Salam mengatakan, bahwa sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya di beberapa media adanya perubahan-perubahan tentang hal itu. Yang mana realisasi program dana DBHCHT itu ucap dia, harus sesuai dengan PMK.206/PMK.07/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT.
“Sehingga, penggunaan DBHCHT itu perlu penyesuaian-penyesuaian khusus. Seperti program kegiatan maupun sub kegiatan. Termasuk leading sektor yang akan merealisasikan penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Selanjutnya, ada keselerasan dan kesesuaian dengan program kegiatan, sub kegiatan yang ada di Permendagri No 90. Sebagaimana tercantum dalam perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2021.
Namun sayangnya, tambah Abdus Marhaen Salam apa yang menjadi keinginannya untuk melakukan audiensi perihal anggaran yang begitu fantastis dan yang sedang menjadi polemik tersebut ternyata pihak DPRD tidak menemui alias menghilang.
“DPRD dan N.G.O itu sama-sama organisasi, dan punya kantor yang jelas. mestinya ada surat balasan kalo gak bisa menemui kami. Maka dari itu sekarang kami tentunya sangat kecewa,” kesalnya.
Sementara itu, bagian sekretaris DPRD Pamekasan Jono saat menemui pihak N.G.O mengatakan, bahwasanya Kabag Perekonomian memutuskan untuk tidak merealisasikan anggaran itu. Karna menurutnya, sudah disengketakan oleh DPRD.
“Hal ini sudah di sengketakan oleh DPRD mas” ungkapnya singkat.
