Dua pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari pihak PKB Sumenep atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara.
Meski demikian, persoalan konsumsi menjadi catatan tersendiri karena menyangkut pemerataan pelayanan terhadap undangan yang hadir dalam agenda resmi partai.
Perbedaan konsumsi itu juga memunculkan pertanyaan mengenai standar pelayanan panitia kepada seluruh tamu, tanpa membedakan status atau posisi undangan.
Persoalannya bukan hanya soal jenis makanan dan minuman, tetapi juga bagaimana penyelenggara memastikan setiap undangan memperoleh pelayanan secara layak.
Di tengah polemik tersebut, pengukuhan kepengurusan baru seharusnya menjadi momentum konsolidasi internal PKB Sumenep.
Ersyad sebelumnya menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk mendorong pembangunan wilayah kepulauan.
Ia juga menargetkan PKB Sumenep mampu meraih sedikitnya 15 kursi DPRD pada pemilu mendatang.
Namun, pelaksanaan pengukuhan yang menjadi awal masa kepengurusan baru itu kini turut menyisakan catatan tentang manajemen acara.
Permohonan maaf dari Ketua DPC dan anggota Fraksi PKB menjadi respons atas kekurangan yang diakui pihak penyelenggara.***
