Menanggapi hal tersebut, Dierel Aliansi Madura Indonesia (AMI) Probolinggo,menilai sikap tersebut tidak mencerminkan keterbukaan pejabat publik.
“Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan agar publik dapat melakukan pengawasan sejak awal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai rincian spesifikasi paket jasa seremoni yang mencapai ratusan juta tersebut.
