"Peraturan RT/RW yang tidak transparan juga perlu dipertanyakan, termasuk mengatur ekosistem alam lingkungan," terangnya.
Ketiga, persoalan hukum yang dinilai tebang pilih. Menurutnya, banyak penangan kasus korupsi yang merugikan negara terkesan dibiarkan. Seperti contoh kasus korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep yang hingga saat ini belum jelas penanganannya.
"Kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menahan tiga tersangka korupsi pembangunan gedung Dinkes. Hentikan sikap represif aparat terhadap aksi demonstrasi," tegas dia.
Keempat, soal angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dinilai masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang miliki mahasiswa, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per-kapita per-bulan, bertambah Rp. 25.018.
Dengan begitu, kata Safid, dari sejumlah persoalan tersebut, menandakan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasinya, termasuk investasi-investasi yang tidak mampu menyelesaikan persoalan.
