PAMEKASAN, MaduraPost - Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mempersoalkan rencana realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021 yang wewenangnya melalui Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan berbuntut panjang.
Sebab, perencanaan anggaran sebesar Rp 22 miliar untuk para buruh tani dan pabrik rokok yang dinilai sangat janggal.
Menurutnya, selama ini rencana pemerintah tersebut belum disampaikan ke wakil rakyat. Sehingga, kata dia harus ada klarifikasi dari Pemerintah soal penganggaran yang dianggap tidak rasional itu.
"Sampai saat ini belum disodorkan ke kita di dewan. Oleh karnanya nanti terkait hal tersebut akan kita pertanyakan kepada pihak perekonomian," terangnya kepada salah satu awak media, Senin (26/7).
Menurutnya, wakil rakyat juga akan mempertanyakan sistem dan tekhnis penganggarannya. Apakah kegiatan tersebut ujar dia, tidak termasuk pada kegiatan yang bersifat teknis atau administratif. Sehingga, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
