“Jika itu terjadi nantinya akan ada klaster baru sebaran Covid-19, yakni klaster rapat kerja Pemkab Sumenep yang dibawa dari Kota Batu, Malang. Maka dari itu saya berharap Bupati Sumenep juga memikirkan hal ini dengan matang, sebelum berakibat fatal,” paparnya.
Bahkan dirinya merasa curiga, sebab baru saat ini ada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digelar di luar kota.
"Apa tidak bisa digelar di Sumenep sendiri, jika memang butuh pendampingan untuk membuat RKPD dan RPJMD kan bisa secara virtual, kecuali memang mau mengadopsi sistem pemerintahan di Kota Batu, Malang, tidak masalah berkunjung ke sana,” ujarnya.
Dia pun menilai, Pemkab Sumenep harus banyak mengkaji segala sektor persoalan yang baik untuk kemajuan Kabupaten Sumenep dan hal yang bisa mensejahterakan masyarakat. Apalagi keberadaan masa pademi yang menyulitkan banyak pihak.
“Tapi tetap harus difikirkan terlebih dahulu. Karena pandemi Covid-19 belum usai. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah seenaknya sendiri, masyarakatnya dilarang malah pejabatnya sering perjalanan ke luar kota,” pungkasnya.
