“Saya yakin Pak Bupati berpihak ke rakyat. Tapi aneh kalau perusahaan sekelas Petronas tidak membayar. Ada yang bermain, dan itu bukan orang kecil,” ujarnya.
Nada bicara Bun Wid meninggi saat membahas langkah selanjutnya. Ia menyatakan tekad untuk menyelidiki ke mana aliran dana itu sebenarnya bermuara. Jika terbukti ada penyelewengan, ia tidak segan mendesak Petronas untuk mengganti kerugian dari awal.
“Kalau terbukti dana digelapkan, Petronas harus bayar ulang. Dan kalau tetap menolak, saya siap berdiri bersama rakyat untuk mengusir mereka dari Madura,” katanya, lantang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Petronas belum memberikan keterangan tambahan terkait tudingan tersebut. Begitu pula PT Elnusa, yang belum menjawab permintaan klarifikasi dari media ini.
Persoalan rumpon rusak kini bukan hanya soal kompensasi ekonomi, tapi telah menjelma menjadi simbol ketimpangan relasi antara korporasi dan rakyat pesisir. Di tengah tekanan publik, akankah pemerintah daerah mengambil langkah tegas, atau justru memilih jalan sunyi?
