Menurutnya, beberapa aspek yang perlu ditinjau antara lain standar kualitas dan kapasitas produksi agar mampu mencukupi kebutuhan MBG, serta pengawasan harga supaya tidak terjadi praktik pembelian di bawah harga wajar sementara pencatatan harga lebih tinggi.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Masdawi menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan di sektor pertanian agar petani tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas yang fluktuatif.
“Misalnya ada koordinator mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG, dan juga soal harganya bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia berharap keberadaan program MBG tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan asupan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
