Ia menekankan bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada aspek administratif semata. Menurutnya, pengawasan harus menjangkau proses secara menyeluruh, mulai dari pengolahan makanan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.

Politisi Partai Hanura itu juga berharap pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap kritik publik dan segera mengambil langkah nyata.

Pembentukan Satgas Pengawas SPPG dipandang penting, bukan hanya sebagai respons terhadap polemik yang berkembang, tetapi juga sebagai langkah preventif agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, salah satu pelaku SPPG di Sumenep mengungkapkan bahwa sistem pengawasan di daerah tersebut berbeda dibandingkan wilayah lain.