SUMENEP, MaduraPost - Gelombang pemberitaan mengenai dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak layak konsumsi oleh sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menyedot perhatian publik.
Isu tersebut ramai bergulir di berbagai media massa maupun media sosial, memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program tersebut.
Merespons situasi itu, Komisi IV Sumenep" class="inline-tag-link">DPRD Sumenep menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret. Salah satu dorongan yang disampaikan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas SPPG guna memastikan mutu, keamanan, serta kelayakan menu MBG benar-benar terjaga.
Anggota Komisi IV Sumenep" class="inline-tag-link">DPRD Sumenep, M. Ramzi mengatakan, bahwa program MBG menyangkut langsung kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga pengawasan tidak boleh longgar.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau tidak ada pengawasan ketat, potensi penyimpangan sangat besar. Karena itu, Satgas Pengawas SPPG harus dibentuk agar kualitas menu benar-benar terkontrol,” tegas M. Ramzi, Jumat (6/2).
