SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, dinilai masih lemah dalam merancang sistem pengawasan yang mampu menekan berbagai praktik curang dalam tata niaga tembakau.

Sumenep" class="inline-tag-link">DPRD Sumenep pun berencana memanggil sejumlah dinas teknis untuk mengurai persoalan ini.

Baca Juga:Ini Jadwal Launching Mall Pelayanan Publik di Bangkalan

Wakil Ketua Komisi II Sumenep" class="inline-tag-link">DPRD Sumenep, Irwan Hayat menegaskan, bahwa hingga kini masih banyak celah yang dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Kondisi ini, menurutnya, kerap merugikan petani tembakau.

“Banyak modus yang dimainkan, sehingga petani yang mestinya diuntungkan justru sering menjadi pihak yang paling menderita,” ujar Irwan, Kamis (21/8).

Baca Juga:Siswa SMP Nazhatut Thullab Prajjan Sampang Tiga Tahun Tidak Naik Kelas

Ia mencontohkan, petani tidak bisa menjual hasil panennya secara langsung ke pabrikan. Sebaliknya, mereka dipaksa melalui tengkulak atau perantara.