DPRD merespons dengan menggulirkan hak angket serta pembentukan pansus pemakzulan. Ini bukan sekadar simbolik: seluruh fraksi terlibat, dan isu yang dibangun memang sesuai dengan kondisi dari pemerintahan yang otoriter terlalu tergesa-gesa mengambil kebijakan.
Tantangan tersebut menjadi cambuk bagi aktivis dan elemen masyarakat untuk turun ke jalan menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Karena dinilai sudah terlalu arogan untuk menjadi pemimpin bagi Pati.
Kejadian pada 13 Agustus 2025 ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa tidak ada jabatan yang pantas diangkuhkan. Kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat, dan ketika rakyat tak lagi dianggap, tirani pun akan lahir.***
Kiriman Penulis: Ach. Zainuddin, Sekjen Nasional PPMI 2025-2027
