SUMENEP, MaduraPost - Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan struktur organisasi PT Sumekar Line.
Tuntutan ini mencuat setelah kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, yang merupakan satu-satunya armada laut milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, tidak lagi beroperasi.
Penyebabnya adalah penghentian subsidi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang sebelumnya menopang keberlangsungan layanan kapal tersebut.
Ketua Umum IMKS, Ahmad Khairuddin, menyoroti dampak besar dari berhentinya operasional DBS III bagi masyarakat kepulauan. Menurutnya, kapal ini adalah satu-satunya sarana transportasi utama yang menghubungkan kepulauan dengan daratan utama.
"DBS III telah berhenti beroperasi sejak Desember 2024 akibat tidak diperpanjangnya kontrak dan subsidi. Namun, bagi masyarakat kepulauan, alasan administratif bukanlah yang utama. Mereka hanya ingin agar layanan transportasi kembali berjalan seperti biasa," ujar Khairuddin dalam keterangannya pada wartawan, Senin (24/2/2025).
