“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura. Bila perlu, Pemprov harus segera menyiapkan road map tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun ke depan," papar dia.
"Nantinya, road map tersebut dapat berisi dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura,” timpalnya lebih lanjut.
Pihaknya menambahkan, jika upaya ini tidak dilakukan, Madura akan semakin tertinggal dari daerah lain di Jawa Timur.
Ia juga menekankan pentingnya inisiatif ini untuk mendorong pemprov lebih serius dan peduli terhadap masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tema RKPD Jatim 2025 yang berjudul ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ hanya sebatas omong-omong belaka, karena Madura tidak diberi intervensi khusus, utamanya dalam peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Nur Faizin.***
