SUMENEP, MaduraPost - Meski anggaran Bantuan Keuangan (BK) untuk dua Badan Usaha Milik Desa berbasis kecamatan (BUMDesma) berasal dari APBD 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum yakin bisa memaksimalkannya.
Kepala Sumenep" class="inline-tag-link">DPMD Sumenep, Anwar Syahroni, melalui Kepala Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sumenep" class="inline-tag-link">DPMD Sumenep, Fadholi, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian terkait pencairan anggaran tersebut.
“Masih diajukan lagi tahun ini, pengajuan bisa ditolak dan juga bisa diterima. Kami tidak bisa memastikan itu,” kata Fadholi dalam keterangannya belum lama ini, Rabu (10/7).
Fadholi menjelaskan, bahwa salah satu alasan tertundanya anggaran adalah karena ketidakjelasan alokasi BK pada waktu pengajuan, yang menyebabkan kesalahan teknis.
Meskipun kedua BUMDesma, yaitu Kecamatan Batuan yang mengembangkan bisnis pertanian dan Kecamatan Sapeken yang mengembangkan bisnis perikanan, telah berbadan hukum, pencairan anggaran masih belum terealisasi.
