PAMEKASAN, Madurapost - Adanya konflik pada internal DPRD yang seolah di dramatisir serta tidak adanya tindak lanjut yang jelas terkait hak interpelasi legislatif terhadap eksekutif, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pamekasan (AMPPAS) gelar audiensi di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan, Kamis (23/07/2020).
Nurul Huda yang merupakan juru bicara AMPPAS pada audiensi itu menyebutkan, bahwa anggota DPRD Pamekasan tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab serta kinerja dirinya sebagai wakil rakyat.
"Anggota DPRD Pamekasan ini sudah tidak fokus terhadap tugas dan tanggung jawab serta kinerja dirinya masing-masing, mereka hanya sibuk dengan konflik internal atas adanya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum anggotanya sehingga tugas mereka yang seharusnya memikirkan nasib rakyat di bawah, malah sibuk sendiri," sebutnya.
Pemuda asal Palengaan itu juga menyampaikan, bahwa hak interpelasi legislatif terhadap eksekutif dirinya menilai lamban dalam tindak lanjutnya.
"Kami nilai hak interpelasi legislatif terhadap eksekutif ini lamban dalam tindak lanjutnya, karena sampai sekarang belum juga ada langkah konkrit dari legislatif itu, dan kami nilai dalam hal ini ada yang sengaja mengempesi salah satu anggota dewan dengan kasus tanda tangan palsu agar tidak fokus terhadap persolaan interpelasi tersebut," jelasnya.
