Direktur LSM Cide's Bangkalan itu menjelaskan, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Jawa Timur dinilainya masih sangat terlihat sebagian besar orientasinya adalah sekedar penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Dengan hanya mereplikasi dari anggaran tahun sebelumnya.
Hal tersebut menjadikan OPD lebih terkesan menjadi pelaksana kegiatan dibandingkan sebagai pelayan publik. Sebab, output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan kepentingan publik di Jawa Timur.
"Kami menyoroti tentang gagasan besar big data, sebagai desain besar untuk meningkatkan transparansi maupun memberikan informasi dan pelayanan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat jawa Timur. Tetapi berdasarkan perkembangannya berbagai inovasi sistem informasi yang dikembangkan OPD masih berorientasi untuk konsumsi internal," ucapnya.
Wakil rakyat madura itu menilai Pemprov belum mampu untuk memberikan informasi dan layanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami apresiasi bahwa OPD yang sudah bisa memberikan perkembangan layanan tersebut adalah Dispenda Provinsi Jawa Timur, yang harapannya secara nyata diikuti OPD-OPD lain," urainya. (Mp/sur/kk)
