Dia menyebut, banyaknya data tidak valid disebabkan dari adanya human error, data ganda, dan ada orang yang tidak berhak menerima namun di usulkan.
"Selain di anggaran 27 miliar itu, ada anggaran untuk sembako yang disalurkan kepada keluarga yang diisolasi. Kemudian juga kepada kampung tangguh, lalu insyaallah akan kami bantu juga pada pondok pesantren tangguh," jelas dia.
Selain itu, pihaknya mengatakan selain anggaran untuk covid-19, ada anggaran lain untuk membantu warga yang terdampak pandemi tersebut.
"Anggaran ini tidak mengambil dari dana covid-19. Kalau 24 ribu x 600 = 25 miliar 200 juta. Masih ada 1,8 miliar. Termasuk diantaranya kita secara administratif, karena ini untuk distribusi pencairannya kan lewat BPRS, tentunya ada administrasinya. Biar tidak mengurangi dari penerima itu. Mereka kan terima 200, semuanya utuh, karena pemerintah yang nanggung," urainya.
