SUMENEP, Madurapost.id - Aliansi Mahasiswa Peduli Sumenep (AMPS) uraikan beberapa tuntutan saat gelar audiensi bersama Bupati Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Hal itu dikatakan Koordinator AMPS, Hendra Prayogi, bahwa usai mengkaji beberapa hal, yakni pertama berkaitan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), kedua persoalan anggaran, ketiga soal Surat Edaran (SE) yang sedang berproblematika dibawah berkaitan Rapit Test dengan biaya Rp 300,- sampai Rp 400,.
"Kami menyampaikan hal itu, tadi pak Bupati mengapresiasi, harapannya kedepan bisa melibatkan Mahasiswa dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar ada transparansi," katanya, pada awak media, Senin (8/6/2020).
Hendra menilai, ada beberapa kebijakan Pemkab yang sangat luar biasa. Hanya saja, pengawalan masih kurang. Dia mencontohkan, beberapa Dinas masih belum melakukan transparansi data di beberapa media, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait anggaran covid-19.
"Dibeberapa Desa dan Kecamatan itu juga belum terlaksana masalah kebijakan yang dikeluarkan Pemkab. Sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa harus ada pengawalan kebijakan. Agar kebijakan yang dikeluarkan Pemkab benar-benar terlaksana dibawah," ujarnya.
