PAMEKASAN, MaduraPost – Aksi demonstrasi yang digelar gabungan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pamekasan dan pedagang kaki lima (PKL) di depan kantor DPRD Pamekasan berujung ricuh, Jumat (31/1).
Massa yang kecewa dengan kebijakan pemerintah terkait penertiban PKL membakar ban bekas hingga gerobak dagangan sebagai bentuk protes.
Sejak pagi, ratusan demonstran berangkat dari Monumen Arek Lancor menuju kantor DPRD dengan dikawal mobil polisi. Mereka menuntut agar penertiban PKL dilakukan secara adil, tanpa tebang pilih.
“Kenapa cuma kami yang ditertibkan, sementara yang lain dibiarkan?” teriak Cipto Rahman, salah satu perwakilan PKL.
Saat massa tiba di depan gedung DPRD, suasana mulai memanas. Orasi yang awalnya damai berubah menjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian.
Massa bahkan mencoba menerobos pintu gerbang DPRD untuk bertemu langsung dengan anggota dewan dan kepala dinas terkait.
Ketegangan makin menjadi ketika demonstran membakar gerobak dagangan yang sudah lama tak digunakan karena larangan berjualan.
Mansyur, perwakilan mahasiswa dari BEM, juga menuding adanya ketidaktransparanan dalam proyek relokasi PKL ke kawasan Food Colony.
“Siapa pemenang tender proyek ini? Kenapa pemerintah tidak berani menyebutkan?” tanyanya lantang.
Hingga akhirnya, perwakilan dari Dinas Koperasi, Dishub, dan Satpol PP, termasuk Muttaqin, Ajib Abdullah, dan Yusuf, menemui massa. Namun, jawaban yang diberikan dianggap tidak memuaskan.
“Kami akan datang lagi dengan aksi yang lebih besar! Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menduduki kawasan Arek Lancor untuk tetap berjualan!” tegas Mansyur.
Demonstrasi ini menjadi bentuk perlawanan PKL yang merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan Perda.
Hingga sore hari, massa akhirnya membubarkan diri dengan janji akan kembali melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tak direspons pemerintah.***
