DaerahHeadlineKesehatan

Tidak Ada Posko Pemeriksaan Covid-19 di Pelabuhan Talango, Warga Pertanyakan Kerja Pemkab Sumenep

×

Tidak Ada Posko Pemeriksaan Covid-19 di Pelabuhan Talango, Warga Pertanyakan Kerja Pemkab Sumenep

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, MaduraPost – Warga Kecamatan Pulau Talango, Kabupaten Sumenep, mengeluh lantaran tak ada satupun posko pemerikasaan virus corona atau covid-19 di pelabuhan Kalianget-Talango.

Pasalnya, banyaknya para perantauan asli warga Pulau Talango yang pulang kampung dari berbagai daerah luar Madura melalui pelabuhan tersebut.

Di Pelabuhan Talango sendiri, tak ada petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun aparat keamanan yang memeriksa pemudik. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir, sebab rata-rata masyarakat perantauan banyak yang bekerja di daerah zona merah, seperti Jakarta, Bogor, dan kota terdampak lainnya.

Baca Juga :  Sidang Paripurna DPRD di HUT Sampang ke 398 Digelar Dengan Pakai Bahasa Madura

“Kami meminta Pemerintah mendirikan pos pemeriksaan di pelabuhan Talango. Petugas juga harus berjaga dan melakukan pemeriksaan pemudik sebagai antisipasi penyebaran covid-19. Pemudik dari Jakarta, Bali, Kalimatan dan Surabaya terus berdatangan dari lokasi-lokasi itu masuk zona merah,” ungkap Muhammad Siddik (60), tokoh masyarakat Desa Kombang, Kecamatan Talango, Jumat (10/04/2020)

Dirinya mengatakan, jika para perantauan yang datang dari zona merah sangat berbahaya. Apalagi virus tersebut menurutnya bisa menular pada siapapun dengan kasat mata.

Baca Juga :  Dianggap Melanggar Netralitas ASN, Fattah Jasin Sebut Bawaslu Tidak Paham Aturan

“Maka seharusnya mendapatkan pemeriksaan awal hingga isolasi selama 14 hari oleh petugas. Tolong di pelabuhan Talango sediakan pos pemeriksaan,” pintanya.

Pihaknya meminta, bagi masyarakat yang hendak pulang kampung, harus dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari instansi kesehatan tempatnya bekerja atau merantau. Sehingga nantinya mereka bisa diterima warga secara aman di kampung halamannya.

Baca Juga :  Biaya Program PTSL di Desa Candi Rp 450 Ribu, Kepala Desa: Silahkan Buktikan

“Sebelum masyarakat menolak kedatangan perantauan dengan caranya sendiri, lebih baik pemerintah melakukan antisipasi. Salah satunya, kasih pos pemeriksaan, di pelabuhan,” harapnya,

Sementara itu, Dinkes Sumenep belum bisa memberikan keterangan, meski saat dihubungi melalui sambungan selularnya, Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono, terdengar aktif. (Mp/al/lam)

>> Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita madurapost.net Goggle News : Klik Disini . Pastikan kamu sudah install aplikasi Google News ya.