Terkait Pengkoordiniran Kartu BPNT, Dinsos Sampang : Kalau di Indonesia Tidak Seperti Itu

  • Bagikan
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Jl. Rajawali No.7 Sampang

SAMPANG, MaduraPost – Temuan LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur terkait adanya dugaan Pengkoordiniran kartu Kesejahteraan sosial (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos BPNT oleh oknum pemerintah desa di sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang ditanggapi aneh Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial, Mohammad Fadeli Ketika ditanya wartawan Madurapost.net terkait hal tersebut, Fadeli Menjawab kalau di Indonesia aturannya tidak seperti itu.

BACA JUGA :  Fantastis, Donasi JLB Untuk Warga Tidak Mampu Mencapai Rp 67 Juta

“Kalau di Indonesia, itu dipegang masing masing penerimaan mas,” Kata Fadeli saat dihubungi via WhatsApp. Senin (08/11/2021).

Lebih lanjut Fadeli Mengatakan akan meminta masing masing pendamping untuk mengecek informasi tersebut. Karena informasi yang disampaikan LSM JCW Jatim belum jelas peristiwa tersebut terjadi di Desa mana.

Ditanya terkait agen e-warong yang telah menyediakan komuditi dalam bentuk paketan, Fadeli Mengatakan bahwa aturan di Indonesia juga tidak seperti itu.

BACA JUGA :  Peresmian Sekretariat Permanen PMII STKIP PGRI Sumenep Ditandai Dengan Pemotongan Tumpeng

“Itu kan sebenarnya tergantung masyarakat yang membutuhkan, tapi yang sesuai dengan juknis,” Tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, LSM JCW Jawa Timur menemukna adanya dugaan konspirasi jahat program BPNT di Kabupaten Sampang.

Diantara temuan tersebut berupa Pengkoordiniran kartu Kesejahteraan sosial (KKS) milik KPM yang dilakukan oleh Pemerintah desa.

Termasuk adanya pemaketan komuditi yang akan dibeli oleh KPM. Paketan tersebut berupa beras 10 Kg  dan telur 1 Kg.

BACA JUGA :  HSN 2021, Bupati Sumenep : Santri Tidak Pernah Lelah Berkarya

Akibatnya, Terdapat kelebihan bayar yang dilakukan KPM kepada agen E-warung di masing masing desa.

  • Bagikan