SUMENEP, MaduraPost – SR membantah adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh dirinya. Pada sejumlah media, SR mengaku hal itu hanyalah miskomunikasi alias terjadi kesalahan yang tak disengaja. Jumat, 11 Maret 2022.
SR sendiri adalah oknum pengawas Madrasah Aliyah yang memiliki tugas di Kecamatan Bluto., Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Padahal sebelumnya, Kelompok Kerja Madrasah di Kecamatan Bluto melaporkan kasus itu langsung ke Kementerian Agama Sumenep (Kemenag).
SR berdalih bahwa tudingan itu tidaklah benar. Saat dikonfirmasi sejumlah media, dia mengaku tidak merasa melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Bahkan tidak pernah.
“Apalagi uang, dan sampai menekan, itu tidak benar. Itu hanya miskomunikasi,” kata SR, saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya, Jumat (11/3).
SR malah merasa terkejut mendengar kabar miring tentang dirinya itu. Anehnya, dia mengatakan, ada Kepala Madrasah yang kecewa saat SR tidak bisa ditemui. Sayangnya, dia tidak menyebutkan identitas oknum tersebut.
Sementara itu, Kepala Kemenag Sumenep, Chaironi Hidayat, melakukan klarifikasi jika laporan yang diterimanya kemarin belum resmi. Hanya sebatas kabar.
“Laporannya ke saya kan tidak tertulis,” kata dia, saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Pihaknya mengaku sudah memanggil seluruh pengawas untuk dimintai konfirmasi atas dugaan tersebut. Hasilnya nihil, alias tidak ada yang melakukan Pungli kepada Kepala Madrasah manapun.
“Sudah saya panggil, dan saya kumpulkan tadi pagi,” akuinya.
Hanya saja, karena kabar miring itu berkaitan dengan kerja kedinasan, pihaknya akan tetap berkomitmen menelusuri dugaan adanya Pungli itu.
Namun, jika benar-benar terjadi, pihaknya akan benar-benar memberikan sangsi kepada siapapun, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kalau memang terbukti pasti ditindak, dan disangsi sesuai aturan. Ini menyangkut kedinasan,” kata dia menegaskan.
Ke depan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kasi Pendidikan Madrasah dan Kepala Bagian Kepegewaian Kemenag Sumenep.
“Sebab dua bidang inilah yang punya tanggung jawab dalam urursan kepegawaian. Karena ini wilayah mereka,” kata dia lebih lanjut.