SUMENEP, MaduraPost – Selain soal BLT-DD, Pemerintah Desa (Pemdes) Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur juga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan akan fiktifkan proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021.
Pasalnya, berdasarkan investigasi dan beberapa informasi yang dihimpun oleh Wartawan MaduraPost, rencana proyek Rabat Beton di Dusun Montorna menuju Dusun Lenteng yang telah dianggarkannya itu belum terealisasi dan belum ada materialnya.
Bahkan, rencana proyek dilokasi yang lain pun yang telah dianggarkannya (Pemdes Montorna, red) hingga kini sepertinya juga belum terealisasi. Padahal pencairan dana tahap dua dari Dana Desa (DD) 2021 itu sudah dicairkannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut salah seorang warga setempat yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku, dirinya tidak mengerti mengapa proyek Rabat Beton di daerahnya itu belum dikerjakan. Padahal kata dia sepertinya rencana pekerjaan itu sudah lama.
“Tapi entah kenapa mas kok sampai saat ini belum juga dikerjakan. Jangan kan dikerjakan, materialnya saja ini belum ada,” ungkapnya, Sabtu (27/8/2021).
Nampaknya sebut dia, bukan proyek Rabat Beton saja yang belum dikerjakan oleh Pemdes itu, tapi dilokasi yang lain yang katanya mau dikerjakan seperti juga belum dikerjakan.
“Nah dari itu, patut kami sebagai masyarakat mempertanyakan dan mencurigai kalau hal itu sengaja tidak mau dikerjakan oleh Pemdes Montorna,” sebutnya.
Pihaknya juga menganggap kalau Kepala Desa Montorna tidak serius untuk membangun desanya yang lebih baik serta kata dia, Kades Montorna tidak mau mensejahterakan rakyatnya.
“Artinya Kades Montorna itu hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri. Padahal kami pilih dia menjadi Kades di Montorna itu tujuannya adalah untuk Desa Montorna yang lebih baik. Bukan malah banyak hal di desa yang kami duga mau diselewengkan,” kesalnya.
Ia berharap agar seluruh pihak yang berkompeten dalam realisasi anggaran DD di desanya itu segera menindaklanjuti.
“Bahkan kalau perlu saya juga berharap agar pihak LSM dan pihak-pihak sosial kontrol yang lain juga ikut menindaklanjuti hal ini,” harapnya.
Sampai berita ini ditayangkan, lagi-lagi Kepala Desa Montorna Junaidi tidak memberikan konfirmasi dan Klarifikasinya. Sebab dihubungi via WhatsApp-nya meskipun terlihat aktif tidak meresponnya.
