PAMEKASAN, MaduraPost – Tak lekang waktu, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sepertinya semakin hari semakin dijadikan lokalisasi oleh pihak-pihak penikmat korupsi.
Sebab dalam realisasinya, Bantuan Sosial (Bansos) sembako tersebut sering kali ditemukan dugaan penyimpangan yang merugikan negara dan hanya memperkaya sekelompok orang yang berada dalam lingkaran setan.
Kali ini, hal tersebut ditemukan di beberapa agen di 3 kecamatan kabupaten setempat oleh pihak Forum Aspirasi Rakyat (FARA). Dimana dalam penyalurannya (sembako BPNT, red) terindikasi tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) yang ada, bahkan diduga telah terjadi tindakan manipulasi data.
“Tindakan tersebut kami sinyalir disengaja oleh para agen, dan kami duga itu terjadi saat proses verifikasi dan validasi pendaftaran ke Bank Nasional Indonesia (BNI). Sebab kami temukan ada beberapa agen BPNT itu yang jelas-jelas tidak memiliki toko,” kata Abdur Rahman, Sabtu (11/12/2021).
Lebih lanjut pihaknya menegaskan telah menemukan sembako bahan pokok komoditi yang diberikan oleh agen-agen BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harga tidak sesuai dengan harga standar Nasional.
“Sehingga kuat dugaan pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh Mafia BPNT itu di atas kewajaran, dan pastinya tidak sesuai dengan regulasi atau Pedum tahun 2020,” lanjut Ketua Forum Aspirasi Rakyat (FARA) tersebut.
Arman (akrab disapa) menyebutkan kalau beras atau bahan-bahan pokok yang disuplai dari Supplier ke para agen itu karena bertujuan untuk profit (keuntungan besar), itu jelas tidak boleh menurut Pedum. Apalagi, kata Arman, kualitas beras yang disalurkannya (agen BPNT, red) ke KPM itu di bawah premium.
“Parahnya lagi, telur ayam di 3 kecamatan tersebut di suplai dari Jawa, tidak mengambil dari para peternak daerah Kabupaten Pamekasan, bahkan kami tahu para Kades yang memback-up persoalan telur itu, kami ada rekamannya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kalau yang menjadi persoalannya itu adalah sistem pemaketan bahan-bahan pokok dari para agen yang tujuannya meraih keuntungan untuk para kelompok yang terkoordinir dan satu pintu dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Maka dari itu, kami meminta pecat Tikor Kabupaten, Kadinsos dan TKSK serta agen-agen yang bermasalah khususnya di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Palengaan, Pakong dan Pegantenan,” pintanya geram.
Sementara itu, TKSK Kecamatan Pegantenan Gunadi saat dihubungi via WhatsAppnya enggan memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Ia malah mengatakan “Maaf, konfirmasi ke pendampingnya saja pak,” ucapnya.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dan klarifikasi TKSK Kecamatan Palengaan H. Dakir dan TKSK Kecamatan Pakong Yayuk. Sebab saat dihubungi via WhatsAppnya, tidak ada respon dari ketiga.
