Daerah  

Pilkades Pamekasan Diduga Sengaja Didesain untuk Kepentingan Politik

Avatar
Mantan Ketua DPD KNPI sekaligus mantan DPC PA GMNI Pamekasan Nur Faisal dan surat dari MUI Pamekasan soal Pilkades. (Mohammad Munir)

PAMEKASAN, MaduraPost – Mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) sekaligus mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC PA GMNI) Kabupaten Pamekasan Nur Faisal, MH angkat bicara soal Fatwa MUI setempat menolak pelaksanaan Pilkades pada bulan Ramadhan, yakni pada 23 April 2022 mendatang.

Menurut Nur Faisal, MUI Pamekasan melarang Pilkades di bulan puasa itu tidak berdasar secara agama, politik dan sosial. Karena jika masyarakat melaksanakan kegiatan di bulan puasa dengan kegiatan yang baik dengan ikhtiar yang baik, sebut dia, itu fahalanya berlipat ganda.

“Apa lagi nanti pelaksanaan Pilkades itu akan berbarengan dengan turunnya Lailatul Qadar. Artinya MUI Pamekasan itu sangat berpolitik ansih, fatwa ansih itu namanya, dan MUI yang kontroversi itu,” kata mantan aktivis senior tersebut, Kamis (20/1/2022).

BACA JUGA :  Gadis Asal Bangkalan Berhasil Lumpuhkan Dua Spesialis Pencuri Handphone

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa momentum di bulan Ramadhan itu adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga kata dia, apapun yang dikerjakan kita di bulan Ramadhan itu akan menjadi nilai ibadah yang kita yakini akan berlipat-lipat ganda pahalanya.

“Apalagi dalam konteks berikhtiar dalam memilih pemimpin kita di tingkat desa, dan itu berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat jika sudah terjadi kekosongan pemimpin, karena Pj Kades itu tidak memiliki kewenangan full dalam konteks pemimpin di desanya masing-masing,” lanjutnya.

Baginya, fatwa MUI itu salah alamat dan diluar kewenangannya (MUI Pamekasan, red). Justru MUI itu papar dia, seharusnya mendorong Pilkades serentak dilaksanakan di bulan puasa karena saat kaum muslimin berpuasa setan atau iblis-iblis dan sejenisnya itu sedang diikat sehingga ruang untuk bermoney politik lebih kecil kecuali bagi orang-orang yang tidak berpuasa.

BACA JUGA :  Diduga Terjadi Korupsi Pada Realisasi DD/ADD T.a 2020 di Desa Tlonto Ares Waru Pamekasan

“Mestinya MUI itu mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam konteks tumbuh suburnya kemaksiatan, yakni tempat-temapt wisata, tempat karaoke yang sudah bukan menjadi rahasia umum di Pamekasan selama ini, MUI seharusnya konsentrasi dalam persoalan itu, bukan malah melarang pelaksanaan Pilkades,” pungkasnya.

Perlu diingat bersama ucap Nur Faisal, bahwa dalam kalender Islam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sama dengan tanggal 9 bulan Ramadhan. Artinya kata dia, banyak kegiatan biasa dan kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam konteks demokrasi bangsa ini momentumnya dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

BACA JUGA :  Dua Oknum Pegawai BNI Dituding Asal Comot Angkat Agen BPNT di Pamekasan

“Itu yang saya fikir harus menjadi salah satu referensi kesejahteraan bagi umat islam. Maka dari itu saya menduga fatwa MUI Pamekasan itu by desain kekuasaan dan sarat kepentingan politik. Terakhir saya meminta Ketua Panitia Pilkades Kabupaten (Totok Hartono) wajib konsisten,” tegasnya.

Diinformasikan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 kemaren MUI Pamekasan melalui Ketua Umumnya KH. Ali Rohbini Abd. Latif bersurat dan meminta kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam untuk tidak melaksanakan Pilkades pada bulan Ramadhan, yakni pada tanggal 23 April 2022 mendatang.