SUMENEP, MaduraPost – Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kini harus mengalami penyesuaian akibat pemotongan dan pergeseran alokasi dana.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, M. Muhri menjelaskan, bahwa pemerintah daerah wajib menyesuaikan diri dengan kebijakan ini dengan melakukan revisi terhadap rancangan anggaran yang telah disusun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada beberapa program yang pelaksanaannya harus ditunda sementara sampai pembahasan ulang anggaran selesai. Kami akan segera membahas perubahan struktur APBD 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Timgar Pemkab) dalam pekan ini,” ungkapnya dalam wawancara melalui WhatsApp pada Senin (24/2/2025).
Meskipun terjadi perubahan dalam anggaran, Muhri, yang juga Ketua Komisi III DPRD Sumenep ini menegaskan, bahwa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak pada program-program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memahami bahwa ada pengaruh besar dari kebijakan ini karena sejumlah program harus ditunda. Namun, kami tetap berusaha memastikan bahwa program yang bertujuan untuk kepentingan rakyat tetap dapat dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa salah satu sektor yang paling terdampak oleh pemangkasan anggaran adalah pembangunan infrastruktur, terutama proyek perbaikan jalan di daerah kepulauan yang untuk sementara waktu harus dihentikan.
“Pemotongan anggaran ini memang terasa, terutama dalam proyek pembangunan jalan di wilayah kepulauan. Namun, dana yang dialihkan tetap akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, meskipun dalam bentuk program yang berbeda,” jelas dia.***
