Madura Dijadikan Lahan Korupsi Dana Hibah, N.G.O Pamekasan Demo DPRD Jatim

  • Bagikan
Massa aksi dari N-G-O Pamekasan saat gelar aksi demo di depan Kantor DPRD Jatim soal realisasi dana Hibah di Pamekasan

SURABAYA, MaduraPost – Sejumlah 26 orang anggota dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Non Govermance Organazation (N.G.O) Pamekasan berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Kamis (28/10/2021).

Aksi demo yang digelarnya (N.G.O Pamekasan, red) bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda itu menyoal adanya realisasi dana Hibah Pemprov Jatim yang direalisasikan di Wilayah Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan yang realisasinya tercium aroma korupsi.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar DPRD Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi dari semua kegiatan proyek yang bersumber dananya bersumber dari dana Hibah tahun anggaran 2019 – 2020 yang direalisasikan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut .

BACA JUGA :  Ungkit Kasus Fattah Jasin, Pendemo Minta Sumenep Bersih dari Korupsi 

Kemudian mereka meminta supaya tiga pokok DPRD Provinsi Jatim dikembalikan sesuai dengan tupoksinya, menuntut agar Gubernur Jatim bertanggung jawab terhadap beberapa realisasi proyek yang realisasinya amburadul dan tidak di SPJ-kan serta menuntut agar DPRD Jatim itu membentuk tim pengawas independen di tiap-tiap kecamatan yang anggotanya dari warga setempat.

Menurut Zaini Wer Wer selaku Ketua N.G.O Pamekasan sekaligus salah satu Korlap aksi dalam orasinya meminta tolong agar daerah Jawa Timur khususnya Pamekasan jangan dijadikan sebagai tempat sampah korupsi dana hibah.

“Kami selaku masyarakat Madura meminta kepada seluruh anggota DPRD Jatim tidak lagi menjadikan Madura sebagai lahan memperkaya diri dari dana Hibah,” teriak Zaini Wer Wer (Ketua LSM KOMAD)

BACA JUGA :  Pencairan BLT-DD di Desa Bunten Barat Disambut Rasa Syukur Warga Karena Menjelang Hari Raya

Sementara Korlap aksi yang lain dalam orasinya (Tosan, Abdus Marhaen Salam, Abdurrahem dan Juma’i) senada mengatakan, disinyalir telah terjadi tindakan transaksional dan kongkalikong antara Aspirator dengan Koordinator pada realisasi proyek dana hibah di setiap daerah di Jatim, utamanya di Kabupaten Pamekasan. Dan hal itu kata mereka, sudah bukan rahasia umum lagi.

“Hal yang sangat miris itu adalah dari seluruh titik paket proyek yang digelar di Pamekasan, kurang lebih lima puluh persennya kami indikasikan banyak penyimpangan. Artinya, melanggar hukum dan perundang-undangan yang ada,” kata Abdus Marhaen Salam (Ketua FAMAS)

Maka atas dasar hal itu dan beberapa data hasil investigasi yang dimilikinya, kata Abdurrahem (Korlap aksi, red), pihaknya datang menggelar aksi demonstrasi tersebut. Dan aksi yang dilakukannya itu sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang disinyalir adanya tindakan melawan hukum.

BACA JUGA :  Lintas NGO Demo DPRD dan Kejari Minta Kasus Mobil Sigap di Pamekasan Ditersangkakan

“Perlu kami tegaskan kepada pihak DPRD Jatim ini, apabila dugaan kami ini benar-benar ditindaklanjuti atau dikroscek ke bawah, kami pastikan tidak ada satupun yang dapat lolos dari jeratan hukum. Sebab data-data yang kami miliki seperti adanya dugaan tumpang tindih dan realisasinya yang asal-asalan, data visual dan data lainnya kami lengkap semua,” tegas Abdurrahem (Ketua GEMPAR)

Mereka (N.G.O Pamekasan, red) sepakat, setelah aksi demonstrasi yang dilakukannya itu, mereka berjanji akan secepatnya bawa atau laporkan persoalan tersebut ke penegak hukum.

 

  • Bagikan