SUMENEP, MaduraPost – Wacana penolakan rencana tambang fosfat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus ramai diperbincangkan di kalangan sejumlah kiai dan tokoh masyarakat.
Salah satunya suara penolakan terpusat paling banyak di Kecamatan Ganding. Para kiai dan sejumlah tokoh masyarakat lantang bersuara soal tolak pertambangan fosfat.
Dalam acara pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Darun Najah Daerah Tengah, Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, pengasuh Ponpes Darun Najah, KH Hafid Sulaiman mengatakan, dalam rangka menyikapi terhadap wacana penambangan fosfat di Sumenep, seharusnya ulama dan umara menjalin sinergi yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini, kami berkumpul untuk membicarakan tentang penambangan fosfat, karena kami tidak ingin ada kerusakan lingkungan akibat penambangan tersebut,” tutur dia, Kamis (25/3).
Suara lain juga dilontarkan KH. Helmi, salah satu ulama asal Kecamatan Ganding. Dirinya menegaskan bahwa dalam pertemuan Forum Sumenep Hijau (FMS) di Ponpes Annuqayah Guluk-guluk Sumenep, sebenarnya telah disepakati penolakan penambangan fosfat tersebut.
“Allah memang menciptakan bumi dengan kandungan kekayaan alam yang luar biasa dan bermanfaat bagi manusia. Namun, perlu juga disikapi secara bijak dampak sosialnya. Jika fosfat ditambang, maka akan lahir dampak luar biasa untuk kehidupan masyarakat,” tegas dia.
Dirinya menambahkan, penambangan fosfat hanya akan memberikan dampak buruk untuk kelestarian alam, lingkungan dan sosial masyarakat.
“Mari kita bersama-sama menolak pertambangan fosfat, karena mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, Anggota DPRD Sumenep, Ahmad Suwaifi Qoyyum mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih belum menerima draf review Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW. “Drafnya belum masuk ke kantor DPRD,” ungkapnya.
“Secara pribadi saya menolak pertambangan fosfat dan akan selalu bersama masyarakat dalam hal ini,” terani.
Politisi muda Partai Gerindra ini menjelaskan, dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Pasal 33 dijelaskan tentang kawasan lindung geologi. Selanjutnya, di Pasal 40 juga disebutkan tentang kawasan peruntukan pertambangan, hal ini jelas bersebrangan.
Pihaknya akan berupaya untuk menghapus Pasal 40 tersebut. Sehingga, tidak ada penambangan fosfat yang akan dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
“Jika fosfat ini ditambang, maka kerusakan lingkungan akan terjadi. Seperti ke lahan pertanian. Mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Sumenep, terutama menjaga lingkungan agar tidak rusak,” tandasnya.
